RUANG.IO, KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi guna memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang bersama Wakil Bupati Jamhuri Amir, SH., tersebut dihadiri seluruh kepala dan sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Rabu, 6 Mei 2026.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan publik, terutama pada sektor layanan dasar seperti distribusi air bersih. Menurutnya, perencanaan yang berbasis data sangat diperlukan untuk menekan potensi kerugian teknis dan meningkatkan kualitas layanan.
“Penanganan serius terhadap persoalan teknis, seperti tingginya tingkat kebocoran, sangat krusial untuk menjaga kualitas layanan sekaligus kesehatan keuangan perusahaan daerah,” tegas Jamhuri.
Ia juga menyoroti pentingnya modernisasi layanan melalui pemanfaatan teknologi dalam pengolahan air bersih, penguatan komunikasi antar jajaran dengan mengedepankan solusi tanpa saling menyalahkan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan jangka pendek agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Ketapang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai secara parsial. Menurutnya, Ketapang saat ini berada pada fase penting dalam membangun fondasi pembangunan jangka panjang yang kuat dan berkelanjutan.
“Pembangunan daerah membutuhkan sinergi lintas sektor, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Kita perlu fondasi yang kuat agar arah pembangunan tetap terpadu dan berkelanjutan,” ujarnya.
Bupati juga menekankan pentingnya sumber daya manusia yang memiliki jiwa kepemimpinan sebagai motor penggerak perubahan. Seluruh jajaran OPD diminta untuk bekerja lebih aktif, inovatif, dan responsif terhadap berbagai tantangan di lapangan.
Melalui rapat konsolidasi tersebut, pemerintah daerah berharap lahir berbagai langkah nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, mulai dari peningkatan layanan distribusi air bersih dan percepatan penanganan keluhan masyarakat, efisiensi birokrasi dan pelayanan administrasi yang lebih tertib, optimalisasi penggunaan anggaran daerah yang tepat sasaran, hingga percepatan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat kecamatan dan desa melalui sinergi antar perangkat daerah.
