RUANG.IO, KETAPANG – Bupati Ketapang Alexander Wilyo melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Jumat 2 Februari 2026.
Pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Ketapang dan menjadi momentum awal penataan birokrasi di awal tahun 2026.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah awal untuk membangun Ketapang melalui birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Ini adalah langkah awal kita untuk menata birokrasi, sekaligus langkah awal untuk membangun Ketapang. Pelantikan ini sudah melalui proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Bupati menekankan bahwa memasuki awal tahun 2026, tidak boleh ada waktu yang terbuang sia-sia. Seluruh jajaran birokrasi diminta langsung bergerak cepat dan menunjukkan kinerja nyata kepada masyarakat.
“Di awal tahun 2026 ini saya tidak ingin ada waktu yang terbuang. Kita harus bergerak, karena rakyat Ketapang menunggu bukti nyata kerja kita,” tegasnya.
Selain itu, orang nomor satu di Kabupaten Ketapang itu, juga menyoroti pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama di tengah berbagai keterbatasan yang ada.
“Pemimpin yang hebat adalah mereka yang tetap kreatif dan inovatif walau dalam segala keterbatasan. Ketapang ini perlu perbaikan dalam segala lini, dan itu hanya bisa dilakukan jika pejabatnya mau berpikir out of the box, bukan berpikiran standar,” ucapnya.
Untuk itu, Dalam era digital saat ini, ia menilai birokrasi harus mampu beradaptasi dan bergerak cepat dalam merespon kebutuhan serta keluhan masyarakat. Ia bahkan mewajibkan para pejabat untuk aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik.
“Di era digital ini kita harus bergerak cepat merespon masyarakat. Saya minta pejabat aktif di media sosial, melihat langsung keluhan masyarakat dan meresponnya. Jangan sampai kita tertinggal,” pintanya.
Terlebih Bupati mengingatkan bahwa seluruh perangkat daerah merupakan satu tim besar dengan satu tujuan utama, yakni memajukan Kabupaten Ketapang.
“Kita adalah satu tim besar dengan satu tujuan, memajukan daerah ini. Perangkat daerah harus bekerja sama, saling mendukung dan saling menguatkan. Jangan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia juga menegaskan perubahan paradigma birokrasi yang harus terus diperkuat, dari budaya dilayani menjadi budaya melayani.
“Kedepan, birokrasi Ketapang ini harus menjadi mesin pembangunan dan memiliki jiwa melayani, bukan dilayani. Saya tidak mau birokrasi Ketapang hari ini pongah dan sombong,” mintanya.
Menurutnya, jabatan yang diemban para pejabat bukanlah hak, melainkan amanah dan titipan dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada negara maupun kepada masyarakat.
“Jabatan ini adalah amanah, titipan Tuhan, bukan hak. Karena itu, gunakan jabatan ini sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat,” pesannya.
Adapun pejabat manajerial yang dilantik pada kesempatan tersebut, yakni Andreas Hardi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Donatus Franseda sebagai
Asisten Administrasi Umum, Absalon sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Maryadi Asmu’ie sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Darma sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Devy Harinda sebagai
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Doni Andriawan sebagai
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Edi Radiansyah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Junaidi Firrawan sebagai Inspektur, Satuki sebagai
Kepala Dinas Sosial, Marwan Noor sebagai
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Albertin Tri Kurniasih sebagai
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
