RUANG.IO, KETAPANG – Konflik sosial perkebunan yang sempat memicu ketegangan antara masyarakat Kecamatan Jelai Hulu dengan manajemen PT FAPE dan PT USP (First Resources Group) akhirnya berujung pada kesepakatan damai.
Kesepakatan tersebut dicapai melalui forum mediasi yang berlangsung di Rumah Betang Pontianak, Jalan Letjen Sutoyo, Senin, 18 Mei 2026.
Dalam forum itu, kedua belah pihak sepakat menandatangani berita acara rekonsiliasi sebagai bentuk komitmen untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat.
Mediasi dipimpin langsung Bupati Ketapang sekaligus Patih Jaga Pati Laman Sembilan Domong Sepuluh, Alexander Wilyo.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong penyelesaian persoalan antara masyarakat dan perusahaan secara terbuka serta berkelanjutan.
Pertemuan dihadiri Managing Director First Resources Group Lion Sanjaya, jajaran pimpinan PT FAPE dan PT USP, Forum Kepala Desa se-Kecamatan Jelai Hulu, perwakilan masyarakat adat Jelai Sekayuq, petani plasma, tokoh masyarakat, unsur Forkopimcam, Dewan Adat Dayak (DAD), serta Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi yang selama ini menjadi persoalan di lapangan.
Salah satu persoalan utama berkaitan dengan sengketa dan tumpang tindih lahan antara tanah masyarakat maupun tanah adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Kondisi tersebut dinilai turut menghambat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi warga.
Selain persoalan lahan, masyarakat juga menyampaikan perlunya pembenahan tata kelola koperasi kemitraan plasma dan transparansi program Corporate Social Responsibility (CSR).
Masyarakat turut meminta adanya perluasan kesempatan kerja bagi pemuda lokal serta mengusulkan penyediaan Tanah Kas Desa (TKD) seluas enam hektare di setiap desa yang berada di luar areal HGU perusahaan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Alexander Wilyo menegaskan Pemerintah Kabupaten Ketapang tetap mendukung iklim investasi, namun investasi yang berjalan di daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Investasi yang hadir di Kabupaten Ketapang sejatinya didukung oleh pemerintah dengan satu harapan suci, membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan daerah. Perusahaan tidak boleh sekadar mengejar profit, tetapi harus membaur menjadi bagian dari urat nadi sosial, ikut menjaga keharmonisan, dan merawat rasa keadilan di tengah warga,” ujar Alexander.
Kehadiran jajaran top manajemen First Resources Group dalam forum tersebut juga dinilai menjadi bagian penting dalam proses rekonsiliasi. Pertemuan itu membuka kembali ruang komunikasi antara perusahaan dan masyarakat yang sebelumnya sempat mengalami ketegangan.
Sebagai bentuk pengikat kesepakatan, hasil mediasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani perwakilan desa dan manajemen perusahaan. Penandatanganan tersebut disaksikan Kepala Dinas Perkebunan, unsur Forkopimcam, serta DAD.
Salah satu kesepakatan konkret yang disetujui perusahaan yakni melakukan pemetaan ulang secara parsial terhadap wilayah perkebunan yang berbatasan langsung dengan permukiman maupun fasilitas umum milik masyarakat.
Pemetaan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan transparan sebagai bagian dari upaya mencari penyelesaian terhadap persoalan batas dan penggunaan lahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Di akhir pertemuan, Alexander Wilyo mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Ketapang mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
“Ketapang bukan sekadar tempat kita berpijak. Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Dan rumah ini hanya akan tetap berdiri kokoh, anggun, dan hangat apabila kita saling menjaga, saling menghormati, dan saling merangkul dalam setiap keadaan,” pungkasnya.
