RUANG.IO, KETAPANG – Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah saat memimpin Apel Gabungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Senin 18 Mei 2026, di Halaman Kantor Bupati Ketapang.
Dalam arahannya, Jamhuri meminta seluruh aparatur pemerintah daerah meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
“Sebagai aparatur pemerintah, kita harus terus meningkatkan pelayanan dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Terutama dinas-dinas yang langsung berhubungan dengan masyarakat, pelayanan harus semakin maksimal,” tegasnya.
Jamhuri kemudian menyoroti pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang telah ditetapkan dan disahkan bersama DPRD Kabupaten Ketapang. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Lingkungan Hidup (LH) segera menindaklanjuti program-program yang telah direncanakan.
Menurutnya, persoalan regulasi dan administrasi tidak boleh menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dan dinantikan masyarakat.
“Kami meminta agar persoalan regulasi dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat segera diselesaikan, sehingga program-program yang sudah ditetapkan bisa segera dilaksanakan dan kita dapat bekerja secara maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Jamhuri mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar tidak menjadikan keterbatasan dan kekurangan sebagai alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia secara khusus meminta para camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah masing-masing untuk terus hadir dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita memang memiliki keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Namun jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak berbuat. Kita harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jamhuri turut menyoroti persoalan batas desa yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan batas wilayah semakin sensitif karena berkaitan dengan potensi ekonomi dan kepentingan masyarakat.
“Dulu batas desa mungkin tidak menjadi persoalan karena belum memiliki nilai ekonomis. Namun sekarang ketika ada potensi tambang, perkebunan dan persoalan plasma, masyarakat mulai menuntut hak-haknya. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan,” ungkapnya.
Sementara di sektor pembangunan infrastruktur, Jamhuri mengakui Pemerintah Kabupaten Ketapang menghadapi keterbatasan anggaran akibat penyesuaian atau pemotongan keuangan daerah. Meski demikian, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dan lobi kepada pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pembangunan.
Upaya tersebut, kata Jamhuri, mulai membuahkan hasil dengan diperolehnya dukungan pemerintah pusat untuk 14 item kegiatan pembangunan di Kabupaten Ketapang.
“Alhamdulillah, kerja keras dan lobi-lobi yang dilakukan membuahkan hasil. Kita mendapatkan dukungan sebanyak 14 item kegiatan,” ujarnya.
